BPKP Perkuat SPIP Terintegrasi untuk Hadapi Tantangan Korupsi yang Semakin Kompleks

Kaltim, Kutai Timur976 Dilihat

SANGATTA – Korupsi menjadi tantangan yang semakin kompleks, mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menggencarkan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” digelar di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Rabu (30/10/2024), dengan tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sulastin, mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma,  menyoroti korupsi sebagai “salah satu tantangan utama yang dihadapi negara.” Implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif menjadi langkah krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” tegas Sulastin, seraya menekankan peran penting agama sebagai benteng moral dalam mencegah praktik korupsi.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur (Kaltim), Felix Joni Darjo, memaparkan strategi dan praktik implementasi SPIP terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Berbagai metode pengawasan efektif untuk mencegah kecurangan dan menyelaraskan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas dijelaskan secara komprehensif.

Sesi diskusi interaktif menjadi wadah bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan dalam penerapan SPIP.  Narasumber yang berpengalaman di bidang anti-korupsi turut memberikan wawasan berharga bagi peserta.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat komitmen instansi pemerintah di Kaltim untuk menolak segala bentuk korupsi. Sulastin mengajak seluruh instansi dan OPD untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan SPIP.

“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh elemen pemerintah akan urgensi SPIP dalam mencegah potensi kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan. BPKP berkomitmen untuk terus membina budaya kerja yang berintegritas di seluruh instansi pemerintah melalui berbagai program. (*/ADV)