SAMARINDA- Sebagai upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2024, berbagai pihak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah memperkuat upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah setempat.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses demokrasi dapat berjalan damai, tertib, dan aman. Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya pemetaan wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi.
“Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujar Agus.
Pemetaan potensi konflik ini menjadi langkah awal yang krusial agar potensi gesekan bisa dicegah lebih dini. Selain pemetaan, Agus juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam merespons cepat tanda-tanda konflik.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas aparat keamanan juga menjadi agenda penting dalam mitigasi konflik Pilkada 2024. Aparat diharapkan tidak hanya terlatih dalam penanganan massa, tetapi juga dalam komunikasi krisis serta penggunaan kekuatan yang proporsional. Ini penting mengingat potensi gesekan bisa muncul di berbagai tempat, terutama di wilayah dengan rivalitas politik yang kuat. Penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Setiap tindakan provokatif, penyebaran hoaks, atau kekerasan politik harus segera ditindak tegas untuk mencegah konflik semakin meluas.
Agus mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, baik dari sisi teknis, hukum, maupun koordinasi lintas sektor, pemerintah Kutai Timur optimis Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai.
“Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Agus. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), yang bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi potensi konflik. Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen pemerintahan dan lembaga terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwaslu tingkat kecamatan. “Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkap Trisno. Para narasumber dalam Bimtek ini berasal dari lembaga-lembaga yang kompeten, seperti Universitas Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, serta Bawaslu Kutim. Kabupaten Kutim yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km² menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial. Trisno menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno. Di luar aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, juga dinilai penting dalam meredam potensi konflik. Mereka bisa menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan. Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. Agus menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (*)
