Sangatta – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kutai Timur (Kutim) Ordiansyah, memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar mengenai empat kader Partai Demokrat yang mendukung pasangan KB-Kinsu dalam Pilkada Kutai Timur 2024. Meski menyayangkan keputusan tersebut, Ordiansyah tetap menghormati pilihan yang diambil oleh para kader tersebut.
“Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Setiap orang yang membuat pilihan tentu memahami konsekuensinya,” ujar Ordiansyah.
Ordiansyah menjelaskan bahwa rekomendasi Partai Demokrat yang diberikan kepada pasangan Ardiansyah-Mahyunadi (ARMY) didasarkan pada aspirasi dari tingkat bawah, termasuk suara kader dan keinginan masyarakat luas. Selain itu, DPP Partai Demokrat juga melakukan survei untuk mengetahui siapa yang menjadi pilihan rakyat di Pilkada Kutai Timur 2024.
Mengenai tindakan yang akan diambil oleh partai, Ordiansyah menegaskan bahwa dalam organisasi, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur hal tersebut. “Pada prinsipnya, kader yang tidak taat pada perintah partai tentu akan dicabut keanggotaannya,” jelasnya.
Keempat kader yang menyatakan tidak sejalan dengan putusan partai dalam Pilkada Kutai Timur 2024 adalah Alfian Aswad, Abdi Firdaus, Muhammad Amin, dan Hason Ali. Keempatnya merupakan mantan anggota DPRD Kutai Timur periode 2019-2024. Dari empat kader tersebut, hanya Alfian Aswad yang memutuskan untuk tidak maju lagi, sementara tiga kader lainnya gagal terpilih kembali dalam pemilihan legislatif yang lalu.
Pada Pemilu Legislatif 2024, di bawah kepemimpinan DPD Partai Demokrat Kaltim Irwan Fecho dan DPC Kutai Timur Ordiansyah, Partai Demokrat berhasil meraih enam kursi di DPRD Kutai Timur, meningkat dari empat kursi pada periode sebelumnya. Semua anggota DPRD terpilih merupakan wajah baru.
Di akhir pernyataannya, Ordiansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada keempat kader tersebut atas dedikasi mereka selama ini di Partai Demokrat, dan berharap silaturahmi tetap terjaga meski mereka tidak lagi berada di bawah naungan partai yang sama. (Rilis/*)