Sangatta, – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan, geram dengan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Ia menyoroti minimnya realisasi program kesejahteraan, meskipun anggaran yang tersedia terbilang besar.
Kepada sejumlah media, Yan menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada lambatnya penyerapan anggaran. “Dana ada, tapi tidak digunakan secara optimal. Banyak Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang menumpuk. Ini sangat disayangkan karena menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya belum lama ini
Yan mencontohkan beberapa permasalahan di lapangan, seperti jalan rusak yang menghambat akses masyarakat ke kebun sawit dan lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini bukan masalah penganggaran, tapi masalah penyerapan. Dananya sudah masuk di OPD tapi tidak dipakai,” tegas Yan.
Lebih lanjut, Yan menyampaikan bahwa selain kuantitas, kualitas SDM juga menjadi sorotan. Banyak program yang tertunda karena kurangnya kapasitas personel dalam mengelola anggaran yang besar.
“Ini terlihat jelas ketika anggaran besar muncul pada perubahan anggaran. Pegawai kewalahan dan program menjadi tidak berjalan maksimal,” tambah Yan.
Kondisi ini diperparah dengan pola perencanaan program yang kurang efektif. “Seringkali, pada awal tahun program belum berjalan maksimal, namun di pertengahan tahun anggaran besar justru datang lagi. Ini terjadi berulang kali pada tahun 2022 dan terjadi lagi 2023,” ungkap Yan. (Kiky/ADV)
