DPRD Kutim Dorong Peningkatan Fasilitas Pendidikan di Pedalaman

Kaltim, Parlementaria949 Dilihat

Sangatta, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menegaskan komitmennya untuk mendorong pemenuhan hak pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Kutim, khususnya di wilayah pedalaman.

Menurutnya, pendidikan berkualitas dan merata merupakan hak fundamental bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Ia prihatin dengan banyaknya anak di Kutim, terutama di daerah pedalaman, yang masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak.

“Kita dorong pemerintah untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi setiap anak di Kutim, terutama di daerah pedalaman,” ujar Joni,

Joni menuturkan, masih banyak sekolah di pedalaman Kutim yang memiliki fasilitas yang jauh dari standar layak. Hal ini tentu menghambat proses belajar mengajar dan berakibat pada kualitas pendidikan yang rendah.

“Sekolah-sekolah di pedalaman banyak yang masih terbuat dari kayu dan kondisinya sudah memprihatinkan. Jelas ini akan mengganggu proses belajar mengajar anak-anak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Joni menjelaskan bahwa penganggaran untuk sekolah-sekolah di Kutim terus ditingkatkan setiap tahunnya melalui APBD murni dan APBD Perubahan. Ia berharap hal ini dapat mempercepat perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman.

“Dengan peningkatan anggaran ini, kami harapkan perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan di pedalaman dapat berjalan lebih cepat. Sehingga, anak-anak di sana bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota,” tegasnya.

Joni juga menyampaikan komitmen DPRD Kutim untuk terus memantau dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kutim, dengan fokus utama pada daerah pedalaman.

“DPRD Kutim akan terus melakukan pemantauan dan mendorong berbagai upaya peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kutim, terutama di pedalaman. Kami ingin memastikan bahwa semua anak di Kutim dapat menikmati pendidikan yang layak dan merata, sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya. (Kiky/ADV)