Sangatta, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) pada Kamis (4/7/2024) di Ruang Hearing Gedung DPRD Kutim. RDP ini fokus pada pembahasan realisasi beasiswa dan fasilitas asrama bagi mahasiswa Kutim yang menempuh pendidikan di berbagai daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kutim, Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Bidang Kesra Sekkab Kutim, dan pengurus Himpunan Mahasiswa Kutai Timur (Hipma-KT).
Ketua LPRI Kutim, Supransyah, menjelaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari program LPRI di bidang pendidikan. “Kami selalu melakukan pengawasan bermitra dan bekerja sama dengan berbagai bidang pemerintahan, dan hari ini fokusnya adalah beasiswa dan asrama mahasiswa,” ungkap Supransyah.
Lebih lanjut, Supransyah berharap RDP ini menghasilkan kesamaan visi untuk membangun pendidikan yang lebih baik di Kutai Timur. Terlebih, alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan di tahun 2024 ini terbilang besar. “Dengan bertambahnya APBD, kita harapkan ada inovasi baru untuk menunjang kualitas pendidikan di Kutai Timur. Jangan sampai dengan anggaran yang besar, programnya itu-itu saja dan Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak berkembang,” tegas Supransyah.
Terkait program Beasiswa 2024, Supransyah berharap program ini bisa disosialisasikan hingga ke seluruh 18 kecamatan, agar penerima beasiswa lebih merata dan tidak terkesan terpusat di Sangatta. “Jangan hanya fokus di Sangatta Utara, sementara di daerah pedalaman dan pesisir yang sangat membutuhkan bantuan beasiswa ini. Kami juga mengharapkan keseriusan pemerintah dalam pengembangan beasiswa S2 dan S3, dan jumlahnya ditingkatkan. Daerah ini masih sangat membutuhkan SDM seperti itu,” terangnya.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, menilai program beasiswa yang diluncurkan pemerintah saat ini sudah sangat membantu generasi muda Kutim untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. “Pemerintah selama ini sudah banyak memberikan program beasiswa, baik beasiswa untuk Strata 1 atau Strata 2, maupun beasiswa ikatan dinas,” kata Yan.
Namun, Yan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas beasiswa. “Terkait beasiswa ikatan dinas, memang ada perjanjian khusus di mana pemerintah memberikan pembiayaan seperti beasiswa bagi tenaga dokter spesialis yang harus kembali mengabdi di Kutim. Tapi untuk beasiswa umum, perlu ada review dan evaluasi agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” jelas Yan. (Kiky/ADV)