SANGATTA. Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV / Aids berencana akan melakukan studi banding ke Bali. Menurut Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS Novel Tity Paembonan, Bali dipilih karena Bali merupakan daerah pariwisata yang mampu mengendalikan HIV Aids terbaik di Indonesia, meskipun daerah ini merupakan daerah beresiko tingga penularan HIV/Aids.
“Kami dari Pansus Raperda HIV / Aids akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke Bali untuk melihat dan mempelajari cara Pemerintah Bali dalam menanggulangi penularan virus HIV / Aids. Sebab mereka daerah pariwisata, yang dianggap paling rentan penularan virus tersebut, tapi mereka mampu mengendalikannya dengan baik. Ini yang akan kami pelajari, untuk diadopsi masuk ke dalam Perda Pencegahan dan penularan Virus HIV/Aids yang sedang kita bahas,” jelas Novel pada wartawan beberapa hari lalu, di Kantor DPRD Kutim.
Namun, dikatakan, meskipun belum belajar ke Bali, tapi paling tidak mereka berhasil mengendalikan penularan virus karena pemerintah konsisten dalam pelaksanaan Perda. Padahal di sana banyak tauris, asing dan daerah yang datang, yang kemungkinan saja dating membawa virus. Tapi mereka sanggup kendalikan. “Itu yang akan kita pelajari”katanya.
Dibalik itu, pemeritah harus mampu memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Terutama pendidikan kesehatan reproduksi. Seperti pada anak-anak yang baru datang bulan, maka harus diberitahu menjaga diri karena kelak nanti mereka akan berusia dewasa, akan nikah dan melahirkan dengan baik.
Diakui, salah satu masalah dengan penutupan loklisasi, maka pemerintah seharusnya memastikan juka PSK penghuni lokalisasi itu, pulang kampong benaran. Sementara yang tinggal, diberikan pendidikan keterampilan agar tidak melanjutkan ‘praktek mandiri’ yang tidak terkontrol. Jika mereka punya keterampilan, dikaryakan mungkin tidak akan melanjutkan praktek prostitusi lagi.
“Jadi ini peran pemerintah, untuk bangaimana agar para PSK ini tidak praktek, tapi dikaryakan. Sebab ini masalah ekonomi sosial,” Pungkasnya (Jon/ADV)