Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman merespon pandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kutim masa persidangan III Tahun 2023-2024, pada Senin (24/06/2024).
Bupati Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) terhadap capaian kinerja APBD Tahun 2023 yang telah memberikan dampak positif pada pembangunan dan ekonomi masyarakat Kutim.
“Tak lupa, kami sampaikan terimakasih atas dukungan dan masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya,” Kata Ardiansyah Sulaiman dihadapan Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I Asti Mazar, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan serta dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang
Lebih lanjut Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal.
“Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan akses-akses pelayanan publik agar mudah dijangkau seluruh masyarakat serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” kata Ardiansyah Sulaiman
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Hj. Mulyana, perwakilan Fraksi AKB, menyampaikan bahwa belanja modal merupakan kunci untuk pengadaan aset yang bermanfaat dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fraksi AKB menyoroti bahwa saat ini belanja modal Kutim berada di angka Rp3,29 triliun, dibandingkan dengan belanja operasi Rp4,2 triliun.
“Fraksi AKB merekomendasikan peningkatan belanja modal. Belanja modal penting untuk pengadaan aset yang bermanfaat dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Mulyana saat membacakan pandangan fraksi AKB
Fraksi AKB meyakini bahwa dengan meningkatkan belanja modal, pemerintah Kutim dapat meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini ultimately akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain mendorong peningkatan belanja modal, Fraksi AKB juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi AKB meminta pemerintah Kutim untuk memastikan bahwa semua anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fraksi AKB berharap pemerintah Kutim dapat memperhatikan poin-poin yang kami sampaikan ini demi mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Mulyana. (J/ADV)