Sangatta, – Dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur (Kutim), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun Anggaran 2023.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Ubaldus, menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan gambaran kinerja keuangan Pemkab Kutim selama 2023 dan menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Nasdem mengapresiasi pencapaian kinerja pengelolaan APBD Tahun 2023 yang menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kutim,” ujar Ubaldus.
Lebih lanjut, Ubaldus menekankan pentingnya Ranperda ini untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berbagai peraturan menteri terkait.
Ubaldus menjelaskan rincian realisasi pendapatan dan belanja dalam Ranperda. Total pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah terealisasi mencapai Rp8,59 triliun, melampaui target Rp8,25 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target Rp787,53 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi perencanaan dan upaya untuk meningkatkan PAD, yang merupakan salah satu indikator kemandirian daerah.
Sementara itu, belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, terealisasi sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja Rp8,96 triliun.
Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 mencapai 100% yaitu Rp1,57 triliun, dan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 mencapai 100% yaitu Rp46,5 miliar. Nilai kekayaan bersih atau Neraca pemerintah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17,81 triliun.
Fraksi Nasdem mencatat adanya saldo kas akhir Rp1,77 triliun, yang terdiri dari saldo kas di Kas daerah, Kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah, Kas di bendahara BOSNAS, dan Kas di bendahara penerimaan.
“Besaran saldo kas tersebut menunjukkan masih ada kegiatan yang belum terlaksana dan belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang dalam perencanaan untuk selanjutnya,” jelas Ubaldus. (K/ADV)
