SANGATTA. Realisasi Anggaran Pendapatn Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah, mengalami peningkatan. Namun diharapkan, peningkatan pendapatan ini diiringi peningkatan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisaipasi dalam pembangunan.
Demikian dikatakan Hj Fitrini, dari fraksi PPP, dalam pandangan Umunya yang disampaikan dalam rapat paripurna ke 27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, masa siding III Tahun Sidang 2023-2024. Kamis (13/6/2023), menanggapi Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, yang disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah
Disebutkan, realisasi Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah, diharapkan dapat diiringi peningkatan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkebang di tengah masyarakat. “pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan masih dapat ditingkatkan terutama di sector tertentu yang memang belum tersentuh,” Kata Fitri
Menurutnya, pendapatan Rp7,54 triliun atau 84 persen dari APBD Rp8,9 triliun yang digunakan untuk belanja operasioanl dan belanja modal. Belanja ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dilingkungan masyarakat agar dapat memacu ekonomi masytarakat.
“Termasuk pembangunan dan pembiayaan penyertaan investasi modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pelayanan masyarakat agar meningkatkan kesejahteran masyatrakat,” Terangnya
Diakui, dalam pembangunan, perlu keterpaduan dan singkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, guna meningkatkan kesejahteran masyarakat Kutim. Serta masalah dan tantangan dapat dipecahkan. Namun lembaga DPRD juga tetap menjaga marwahnya sebagai control dan pengawas kebijakan esekutif agar pembangunan menguntungkan masyarakat Kutim dari semua lapisan.
“Harapan kami, agar semua proses dilakukan dengan lancar dan tidak mengakibatkan tertundanya janji dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji politik dalam RPJMD 2021 2026,” Pungkasnya (j/ADV)
