SANGATTA. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya minta pemerintah menyesaikan utang dan tingkatkan belanja modal. Pemintaan ini disampaikan Hj Mulyana dalam pandangan umum fraksi-frasi DPRD Kutim Kamis (13/6/2024) dalam sidang paripurna ke 27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, (Kutim) masa siding III Tahun Sidang 2023-2024. Menanggapi Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2023.
Dikatakan Mulyana, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengapreasiasi capaian pemeritah atas pengelolaan keuangan daerah. Namun akan lebih baik lagi kalau dilakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah khususnya agar memberikan mantaaf akan pertubuhan ekonomi daerah dan pelayanan prima pada masyarakat
“Mencermati angka dalam nota penjelrasan pemerintah, Pendapatan Asli Aaerah Rp352 miliar atau 44 persen dari Rp787 miliar, masih dapat ditingkatkan. Tidak hanya berharap penuh pada bagi hasil pertambangan tapi masih bisa ditingkatkan dari retribusi pajak daerah,” kata Mulyana
Penyertaan modal pada Badan Usaha milik daerah (BUMD), tidak untuk diperjual belikan, tapi untuk mendapat deviden, untuk PAD di masa akan datang.
“Pendapatan transfer Rp7,6 Triliun atau 103 persen dari target anggaran pendapatan Rp7,4 triliun, didasarkan pada entitas pelaporan yang ditujuakn untuk peningkatan pelayan dan kesejateran masyarakat sehingga diharapkan dapat dijabarkan mendetail agar anggaran itu memang tepat sasaran,” Terangnya
Dikatakan, dalam nota penjelasan disebutkan belanja operasi Rp4,2 triliun, sementara belanja modal Rp3, 29 triliun. Sebagaimana belanja pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari perkantoran untuk jangka pendek. “Sementara modal untuk pengeluaran anggaran untuk perolehan asset, yang bisa bermanfaat lebih dari satu periode akuntasi. Untuk itu, fraksi ini memberikan saran agar belanja modal ditingkatkan,”Ucapnya
Selain itu, Fraksi ini juga meminta agar pemerintah memperhatikan pemanfaatan belanja transfer ke desa, Rp811 miliar, terkait pemanfaartannya agar kelihatan desa yang lebih baik dan desa yang membutuhkan. “Dari dari segi belanja daerah, terlihat baik, kerena diatas 80 persen. Namun fraksi ini meminta agar kewajiban pemerintah Rp189 miliar segara diselesaikan.” Pungkasnya (*/ADV)
