Sangatta, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke 26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024.
Nota Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di hadapan Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Rabu (12/6/2024). Dalam nota penjelasannya, Pemkab Kutim memaparkan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2023.
Penyampaian Nota Penjelasan ini merupakan langkah penting dalam pembahasan Raperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Setelah mendengarkan Nota Penjelasan ini, DPRD Kutim akan memberikan pandangan dan saran terhadap Raperda melalui pandangan fraksi-fraksi.
Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kutim atas penyampaian Nota Penjelasan yang tepat waktu dan informatif. Ia berharap agar Raperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dapat segera dibahas oleh DPRD Kutim.
“DPRD Kutim akan segera memberikan pandangan dan saran melalui pandangan fraksi-fraksi mengenai Raperda pertanggunjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2023,” ujar Arfan.
Arfan menekankan pentingnya pembahasan Raperda ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar pembahasan Raperda dapat dilakukan dengan cepat dan teliti, sehingga dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat Paripurna ke 26 ini dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Anggota DPRD Kutim, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Kehadiran para pihak terkait menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan Raperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2023. (j/ADV)
