Perusahan Diminta Jangan Menyelesaikan Masalah Hanya Melalui Jalur Hukum, Tapi Pendekatan Sosial

Kaltim, Parlementaria910 Dilihat

SANGATTA. Sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Warga, di Karangan dengan PT Indexim, akhirnya dibawa ke DPRD Kutim, dengan harapan bisa dilakukan mediasi, untuk penyelesaian secara adil.

Perselisihan Kelompok Tani Bina Warga dengan PT Indexim, kemarin Senin (10/6/2024), dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, serta dihadiri anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan, M Ali, Hepnie Armansyah serta Faizal Rachman. Sementara dari PT Indexim hadir Senior Manejer Herianto sedangkan dari Kelompok tani, diwakili Sudirman.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan meminta agar perusahaan tidak menyelesaikan masalah dengan dengan pendekatan hukum, karena ada izin PKP2B, termasuk perjanjian dengan PT Santan Borneo Abadi.

“Saya minta ada mediasi yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan masalah selalu diselesaikan secara hukum, tapi juga melalui pendekatan social. Sebab dalam UU Pasal 33, jelas disebutkan bumi dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,”katanya.

Sementara itu Hapnie mengatakan, masyarakat sellau berada pada posisi yang lemah jika bersengketa dengan perusahan. Karena itu, “Kita tidak boleh tutup mata dengan persoalan riil yang ada di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Faizal Rachman, mengaku heran atas ketidakhadiran PT SBA dalam RDP. Padahal PT Indexim sudah ada kesepakatan dengan PT SBA.“Saya ndak tau kenapa SBA tidak hadir. Harusnya dihadirkan juga supaya kita tau deal-deal, kompensasinya apa. Karena kompensasi dengan SBA, masyarakat yang dikorbankan,” kata Faizal.

Sedangkan Muhammad Ali mengatakan, PT Indexim juga tidaklah perusahan bersih amat. Sebab sebelumnya juga bermasalah dengan perusahan tetangga. Untuk itu, lebih baik menyelesaikan permasalahan lahan dengan Kelompok tani dengan baik, dengan tidak mengorbankan masyarakat.

Sebelumnya, Sudirman dari kelompok tani dalam RDP dipimpin Arfan mengatakan lahan kelompok tani seluas 73 ha lebih ditambang Indexim, sebenarnya telah dikerjasamakan dengan PT SBA. Namun Kelompok Tani tidak diberikan ganti rugi. Padahal, di lahan itu ada tanaman, yang memang sudah menghasilkan bagi kelompok tani.

“Untuk itu, kami dari kelompok Tani Bina Warga minta keadilan, atas hak kami. Apalagi, kami telah beberapa kali dilaporkan ke polisi oleh perusahan, padahal, itu lahan kami, sumber penghidupan kami,” kata Sudirman.(J/ADV)