Sangatta, – Lambatnya realisasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Hal ini ditandai dengan pemanggilan 3 OPD, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pada Senin (10/6/2024).
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progres penyerapan anggaran di ketiga OPD tersebut pada tahun 2024.
“Kita tanyakan secara bergantian, mulai dari Dispora, Perkim, kemudian PUPR, dan PUPR yang paling lama, kita tanya,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, usai memimpin rapat.
Terkait Dispora, Asti Mazar mengungkapkan bahwa pihaknya banyak mendapat informasi dari masyarakat terkait tidak berjalannya kegiatan di OPD tersebut, akibat transisi kepemimpinan atau pergantian Kepala Dinas.
“Dan hal itu dibenarkan oleh Kadispora, terkait transisi kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan yang sekarang. Sehingga Penggunaan Anggaran (PA) kan perlu proses dan sebagainya,” bebernya.
Lebih lanjut, Asti Mazar memaparkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan, realisasi anggaran di Dispora Kutim baru mencapai sekitar 11 persen.
“Realisasi anggaran di Dispora Kutim baru mencapai kurang lebih 11 persen,” kata Asti Mazar kepada sejumlah awak media.
Meskipun demikian, Asti Mazar memastikan bahwa mulai hari ini seluruh kegiatan di Dispora sudah mulai berjalan.
“Dan alhamdulillah mulai hari ini seluruh kegiatan di Dispora sudah mulai bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (*/ADV)
