SANGATTA. Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinas pengampu desa, dipercaya sebagai salah satu lembaga yang mampu menekan desa untuk menekan stunting, melalui kelembagaan desa. Demikian dikatakan Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat M Basuni didampingi Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, M Rusdi.
Menurut Rusdi, Dinas Pemdes sebagai salah satu dinas yang mengapu desa, diharapkan pemerintah untuk bisa menekan desa melalui kelembagaan desa untuk menekan tinginya angka stunting. Sebab di desa ada kelembagaan seperti PKK, posyandu, ada pokja gizi, Karang Taruna dan berbagai kelembaga.
“hanya diakui memang kelembagaan ini masih belum maksimal karena kurangnya pengetahuan terkait tugas fungsi dan pengetahuan mereka. Karena jujur saja, lembaga yang ada di desa ini sebenarnya punya organisasi induk, seperti LPM, namun LPM sendiri, kepengurusannya di Kabupaten sudah lewat masa bakti. Yang masih lumayan adalah PKK, karena masih berjalan normal. Sementara Posyandu yang aktif itu kadernya, tapi rumahnya, tidak. Tapi kami sudah buat edaran, agar dibentuk Pokja Posyandu tingkat Kecamatan dan Desa. Karena yang ada selama ini, hanya kader-kader,” katanya.
Untungnya, ke depan, Posyandu ini akan menjadi posyadu terintegrasi. Dimana rencananya, nanti Posyandu ini bukan urusan kesehatan saja, namun nantinya juga ada data seperti data orang miskin, anak sekolah dan kerbagai kegiatan lain. Termasuk disana ada kader –kader lain seperti Kader Jumantik, akan disatukan di sana.
“Sebenarnya kader posyandu ini sudah ada, namun belum melembaga, yang namanya Pokja posyandu. Kader ini, bukan PNS tapi masyarakat di sana, yang dianggap punya pengetahuan, yang mau meluangkan waktu yang mau duduk sebagai kader. Di desa ini banyak kader, yang akan disatukan di sana. Sebab sebenarnya kader ini, terutama di luar kota, orangnya itu-itu saja. Beda dengan kota, yang banyak masyarakatnya mumpuni, memang beda-beda. Karena itu, nantinya kader-kader yang ada di desa ini, nanti akan disatukan,” katanya. (Kiky/ADV)
