Minimnya Koordinasi dan Pengetahuan Jadi Penghambat Kelembagaan Desa di Kutim

Kaltim, Kutai Timur935 Dilihat

SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan bahwa minimnya koordinasi dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi hambatan bagi kelembagaan desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Muhammad Rusdy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/6/2024)

Muhammad Rusdy menjelaskan bahwa kondisi ini mengakibatkan kelembagaan desa mengalami kesulitan dalam membuat usulan anggaran ke desa untuk mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan program mereka.

“Pola hubungan dengan kelembagaan desa kurang bagus, makanya saling tidak tahu,” kata Muhammad Rusdy “Untuk mengusulkan anggaran, mereka harus mengetahui tupoksinya terlebih dahulu. Tupoksi ini bisa didapat dari bimbingan teknis. Namun, karena sebelumnya hanya ditunjuk, mereka bingung dengan tugasnya, apalagi mau buat program kerja,” jelasnya.

Minimnya koordinasi dan pengetahuan ini juga terlihat pada Karang Taruna, salah satu kelembagaan desa yang perlu ditingkatkan perannya. Di Jawa, Karang Taruna berperan dalam membantu kepala desa dalam menjalankan tugas kepemudaan dan sosial. Namun, di Kutim, selama ini Karang Taruna hanya fokus pada urusan olahraga.

“Padahal, kepemudaan bukan hanya olahraga, tapi juga pencegahan narkoba, terlibat penurunan stunting. Salah satu cara menurunkan stunting adalah dengan memberikan pendidikan kepada calon pengantin, yang notabene adalah anak muda,” papar Muhammad Rusdy

Penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengkampanyekan kepada calon pengantin agar menjaga nutrisi dan gizi untuk masa kehamilan yang sehat dan bayi yang lahir sehat.

“Isu stunting masih menjadi isu yang cukup besar di Kutim karena angkanya masih tinggi.” Pungkasnya (j/ADV)