SANGATTA. Ketua Panitia Khusus (pansus) LKPJ DPRD Kutim Hepnie Armansyah menanggapi banyaknya kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur di luar daerah, seperti Samarinda, Balikpapan bahkan di luar Kalimantan. Seperti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan training dan berbagai kegiatan lainya.
Diakui, Bimtek mungkin masih wajar dilakukan di luar, jika memang di Kutim ini fasilitasnya tidak memadai. Seperti kapasitas hotel tidak memungkinkan, sementara narasumbernya memang di luar dan sebagainya. Hal sama dengan training-training. Mungkin karena fasilitasnya tidak ada di Kutim sehingga harus di luar, pelatihnya memang di luar.
“Jadi memang kita maunya dilakukan di Kutim semua. Bimtek, Training dilakukan di Kutim. Cuma kan providernya (pihak ketiganya,Red) kan tidak semua ada di sini. Sementara tempat atau venue, tidak memadai. Bayangkan kalau untuk 50 SKPD, kan tidak mungkin karena hotel terbatas. Tapi, kalau dilakukan di Samarinda, bisa. Tapi itu memang semua jadi perjalanan dinas. Tapi , kalau masalah perjalanann dinas, kita ke kecamatan itu juga perjalanan dinas,” katanya.
Terkait dengan kemungkinan terjadi pembengkakan anggaran dalam perjalanan dinas, Hepnie mengatakan dengan adanya SIPD, itu akan sulit dilakukan. Sebab semua sudah diatur, ada standarnya.
Diakui, yang dia mau, setelah bicara kuantitas, sekarang saatnya bicara kualitas. Terkait kualitas ini, maka harus ada pemilahan. “Apakah perlu mengirim si ini ke sini. Tapi ini tugas Sekda untuk menyeleksi. Kalau memang tidak ada gunanya mengirim, mending anggarnya kita gunakan untuk belanja modal. Jangan dijadikan penghasilan,” katanya. (j/ADV)
