Pemkab Ubah Perda Ketertiban Umum, Karena Sudah Ketinggalan Zaman 

Kaltim, Kutai Timur1223 Dilihat

SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur (Kutim) saat ini tengah mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum ke DPRD Kutim. Menurut Asisten Perintahan Umum dan Kesra Poniso Suryo Renggono, pemerintah mengajukan perubahan perda tersebut  untuk menyesuaikan kondisi kekinian di tengah masyarakat. Sebab Perda No 3 tahun 2007, sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

“karena itu, kita perlu penyesuaian. Terutama yang belum masuk adalah terkait perlindungan masyarakat. Terkait dengan itu, perlu ada penyepurnaan,” jelas Poniso, pada wartawan, usai membacakan tanggapan Bupati atas pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kutim, Rabu (15/5) di Sekretariat DPRD Kutim.

Poniso mengakui, pembahasan perda ini dipercepat, karena saat dia menjadi PLT Kepala Satpol PP selama tiga bulan , dia melihat hal ini sangat urgen.  Sebab ini terkait dengan penegakan perda oleh Satpol PP semakin lengkap. Selain itu agar penegakan Perda ini harus persuasive.

“Maksudnya, tidak hanya saat ada pelangaran lalu Satpol PP turun, tapi sebelum ada masalah Satpol PP ada control, dengan patroli, sosialisasi,  tujuannya agar ada ketertiban umum.  Selain itu agar fasilitas umum (Fasum) berfungsi secara umum,” katanya.

Namun, terkait dengan teknisnya, nanti dalam pembahasan  akan lebih sempurnah lagi. Selain itu juga akan  ada masukan ari berbagai pihak secara terbuka saat pembahasan. 

Disebutkan, aturan diubah bukan kerena perubahan UU, tapi ini kebutuhan. Ini sesuai dengan dinamika di masyarakat Kutim, serta kebutuhan. Dari tahun 2007 sekarang 2024, sudah terlalu lama, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Contoh kondisi Sangatta. trotoar. Ini perlu dilakukan penertiban . Sebab Satpol PP sudah  ada PPNS 8 orang, tapi yang bisa melakukan penegakan perda, meskipun demikian tetap dilakukan persuasive. “Misalnya, kalau melanggar, suru bongar sendiri. Tapi kalau tidak, dihadirkan di sidang. Kalau tidak mau bongkar, Setelah ada putusan sidang tindak pidana ringan (tipiring),  baru bongkat paksa,” jelasnya. (*/ADV)