Arfan Sebut Tak Perlu Cabut Perda No 3 Tahun 2007

Kaltim, Parlementaria1077 Dilihat

SANGATTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim)  Arfan mengatakan Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang kini dalam proses revisi di DPRD kutim. Setalah diajukan pemerintah, tidak perlu dicabut, meskipun ada anggota DPRD yang meminta agar dicabut. Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah agar semua pihak patuh, dengan melakukan sosialisasi lagi.

“Bagaimana dicabut, sementara Perda ini awalnya sudah melalui proses panjang, disepakati. Bahkan sudah disahkan. Tapi sah saja kalau ada anggota yang ngomong untuk dicabut, karena itu haknya berpendapat,” katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah mengajukan Perda No 3 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum ke DPRD Kutim untuk dilakukan revisi. Menurut Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang diwakili Asisten Perintahan Umum dan Kesra Poniso Suryo Renggono, pemerintah mengajukan perubahan perda tersebut  untuk menyesuaikan kondisi kekinian di tengah masyarakat. Sebab Perda No 3 tahun 2007, sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

“karena itu, kita perlu penyesuaian. Terutama yang belum masuk adalah terkait perlindungan masyarakat. Terkait dengan itu, perlu ada penyepurnaan,” katanya.

Poniso mengakui, pembahasan perda ini dipercepat, karena saat dia menjadi PLT Kepala Satpol PP selama tiga bulan , dia melihat hal ini sangat urgen.  Sebab ini terkait dengan penegakan perda oleh Satpol PP semakin lengkap. Selain itu agar penegakan Perda ini harus persuasive.

“Maksudnya, tidak hanya saat ada pelangaran lalu Satpol PP turun, tapi sebelum ada masalah Satpol PP ada control, dengan patroli, sosialisasi,  tujuannya agar ada ketertiban umum.  Selain itu agar fasilitas umum (Fasum) berfungsi secara umum,” katanya. (j/ADV)