Fraksi PPP Sebut Penangulangan Bahaya Kebakaran Urusan Wajib

Kaltim, Parlementaria1055 Dilihat

SANGATTA. Fraksi Partai Persatuan pembangunan (PPP) dalam pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur, terhadap Nota Pengantar Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, serta Nota Pengantar Raperda Tentang Ketertiban Umum,  menyatakan Partai Persatuan Pembangunan sangatlah penting dan perlu agar timbul rasa aman di lingkungan masyarakat.

Menurut fraksi PPP, dalam pandangan yang dibacakan Muhammad Ali, Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan merupakan urusan wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Maka dari itu dalam rapat paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur terkait Nota Pengantar Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, serta Nota Pengantar Raperda Tentang Ketertiban Umum.

“fraksi PPP menganggap perlu sehingga timbul rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam rangka melaksanakan aktifitas sosialnya, Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat,” Kata Muhammad Ali

Mengingat menurut Muhammad, Ali suasana tentram dan tertib merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok dalam rangka melaksanakan aktivitasnya. “Perubahan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika ekonomi dimasyarakat, fraksi PPP mengapresiasi adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut, dengan menambahkan adanya faktor sosiologis, politis, geografis, dan kemajuan teknologi sehingga dapat meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” Tutupnya (j/ADV)