Fraksi Golkar Sebut Perda Ketertiban Umum Sangat Dibutuhkan

Kaltim, Parlementaria1249 Dilihat

SANGATTA. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pemerintah dalam mengajukan raperda Ketertiban Umum. Sebab menurut Fraksi Golkar, Perda ini sangat dibutuhkan, untuk memastikan ketertiban umum di tengah masyarakat yang makin majemuk. Pendapat ini disampaikan Fraksi Golkar dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Dewan, dalam sidang paripurna Selasa (14/5)  yang dibacakan Arang Jau.

Dijelaskan, Kutai Timur mengalami pertambahan penduduk cukup pesat, berdasarkan statistik jumlah penduduk Kutai Timur tahun 2023 berjumlah 427, 49 ribu jiwa, mengalami kenaikan sebesar 1% dari 424,34 ribu jiwa tahun 2020. Dengan jumlah terbesar pada di Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Kongbeng serta Sangatta Selatan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur menunjukan kenaikan cukup signifikan yakni sebesar 7,7 19 persen tahun 2023 .

Kenaikan jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian serta urbanisasi. Urbanisasi adalah daya tarik pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat urbanisasi masyarakat sebagai konsekuensi dampak pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekon?mi, timbul masalah sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Untuk itu keberadaan Perda Ketertiban Umum yang bersifat mengatur (Regulerend) dan memaksa (force) serta penegakan hukum (enforcement) sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban, keamanan serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

“Namun, terkit dengan Raperda tersebut, Fraksi Golongan Karya memberikan catatan dan masukan sebagai berikut,  diantaranya agar Keberadaan Pasar Tumpah khususnya di area sangatta utara yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan menyusun alternatif penyelesaian masalah dengan tetap mengedepankan humanis dan berkeadilan,” terangnya

Selain itu, pemerintah daerah melalui Satuan Pamong Praja hendaknya meningkatkan pengawasan fasilitas umum dari perbuatan asusila, penyalahgunaan obat psikotropika dan narkotika oleh kalangan remaja dan masyarakat umum. 

“Perda Ketertiban Umum merupakan alat control sosial di masyarakat maka untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu di lakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat,” Pungkasnya (*/ADV)