Bahas Raperda Ketertiban Umum, Fraksi Demokrat Pertanyakan Kesiapan Satpol PP Kutim

Kaltim, Parlementaria1021 Dilihat

Teraskaltim.Id, Sangatta, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang II tahun 2023-2024 pada Senin, 14 Mei 2024. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh 21 anggota DPRD Kutim dari berbagai fraksi, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Asisten 1 Sekkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan masukannya terhadap Raperda tentang Ketertiban Umum. Dalam rapat tersebut, di wakili Amin, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Fraksi Partai Demokrat meminta agar landasan hukum yang dipergunakan untuk menyusun perda ketertiban umum harus berpatokan terhadap Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Serta landasan sosiologisnya agar memberikan perlindungan terhadap masyarakat,” Kata Amin

Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) sebagai pelaksana utama dalam upaya menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

“walau jumlah personel Satpol PP sudah cukup memadai, namun dari fungsi utama penegakan peraturan daerah (perda), Satpol PP belum menunjukkan performa dan kinerjanya,” Ucapnya

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan target capaian yang di inginkan oleh pemerintah. “di sisi lain,  bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman perlu kosistensi dari semua pihak termasuk Pemerintah Daerah,” Terangnya

Lebih lanjut Fraksi Partai Demokrat dalam hal ini juga menerima dan menyetuji raperda ketertiban umum tersebut untuk dibahas dalam pansus selanjutnya. (*/ADV)