Poniso Paparkan Nota Penjelasan Raperda Ketertiban Umum, Perkuat Regulasi dan Ciptakan Ketertiban

Kaltim, Parlementaria1019 Dilihat

Sangatta, – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2023/2024 yang digelar pada hari ini, Senin (13/5/2024), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Timur tentang Ketertiban Umum.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri oleh 21 Anggota DPRD Kutim, Asisten bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Poniso Suryo Renggono, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penyampaian Nota Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif kepada DPRD Kutim terkait maksud dan tujuan, serta urgensitas Raperda Ketertiban Umum.

Dalam Nota Penjelasannya, Poniso Suryo Renggono menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

“Urusan ini menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosialnya,” ujar Poniso.

Lebih lanjut, Poniso menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan regulasi yang berlaku saat ini.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian dengan Raperda Ketertiban Umum yang baru ini,” tegasnya.

Diharapkan Raperda Ketertiban Umum ini dapat menjadi acuan yuridis dan memberikan payung hukum yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah, Dinas Teknis, dan Instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Dengan adanya Raperda Ketertiban Umum ini, kami berharap dapat memperkuat regulasi, menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat, dan menciptakan suasana tenteram dan tertib di Kabupaten Kutai Timur,” pungkas Poniso. (*/ADV)