Anggaran Proyek Tahun Jamak Yang Gagal, Anggarannya Dipastikan Kembali ke Kas Daerah

Kaltim, Parlementaria1013 Dilihat

Sangatta, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menegaskan bahwa anggaran dua proyek tahun jamak yang gagal dikerjakan, yaitu Masjid Attauba dan Pasar Modern Sangatta Selatan dengan total senilai Rp 65 miliar, dipastikan akan kembali ke kas daerah.

“Saya belum mendapatkan laporan resmi dari Pansus LKPJ terkait proyek-proyek yang gagal tersebut. Namun, jika memang benar tidak dikerjakan, maka anggarannya otomatis batal dan menjadi Silpa (Sisa Anggaran Tahun Lalu),” jelas Joni kepada wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu

Joni menjelaskan bahwa dalam nota kesepakatan antara Pemkab Kutim dan DPRD, anggaran proyek tahun jamak sudah dirinci dengan jelas, termasuk besaran dana yang dialokasikan untuk setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Jika proyek tidak dikerjakan, maka anggarannya pasti batal. Anggaran dianggarkan berdasarkan nota kesepakatan, berapa tahun akan dianggarkan. Meskipun proyek dikerjakan hanya dalam jangka waktu setahun, tapi nota kesepahamannya empat tahun anggaran, maka pembayarannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam nota kesepahaman, tidak bisa dipercepat karena tidak ada anggarannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Joni menjelaskan bahwa jika proyek sudah dianggarkan namun tidak ada kemajuan pekerjaan, maka tidak akan ada pembayaran dilakukan oleh dinas terkait. Anggaran yang disiapkan tersebut akan kembali ke kas daerah.

“Seperti proyek pembangunan masjid dan pasar Sangatta Selatan, meskipun telah disiapkan anggarannya, kalau memang tidak dikerjakan, maka anggaranya tidak bisa cair,” tegasnya.

Penyebab Kegagalan Proyek:

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab kegagalan dua proyek tahun jamak tersebut. Pansus LKPJ DPRD Kutim masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu akar permasalahannya.

Masyarakat Kutim berharap agar kegagalan proyek ini dapat diusut tuntas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak tegas. Diharapkan ke depan perencanaan dan pelaksanaan proyek di Kutim dapat lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (*/ADV)