Pengawasan DPRD  Hanya Visual dan Spesifikasi, Bentuk dan Hasil Akhir Urusan PUPR

Kaltim, Parlementaria1357 Dilihat

SANGATTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengakui fungsi pengawasan yang dilakukan  DPRD  hanya sebatas pada  kemajuan proyek termasuk spesifikasi proyek. Sementara hasil akhir, itu urusan instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Pengawasan yang dilakukan DPRD hanya sebatas melihat kemajuan proyek  termasuk spesifikasi proyek, saat meninjau proyek. Kalau ada gelombang-gelombang  atau bentuknya seperti apa harusnya, itu Dinas PUPR yang akan menilainya,” kata Joni, pada wartawan saat ditanya terkait dengan hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Kutim untuk melihat proyek tahun jamak yang dilaksanakan Pemkab Kutim, khususnya Dinas PUPR.

Termasuk soal Proyek drainase Jalan Kabo, yang ternyata seperti tidak nyambung, mengingat ada perbedaan ketinggian yang sangat mencolok  padahal satu jalur.

“Saya sendiri tidak tau mengapa begitu, tanya Dinas PUPR, mereka yang tau teknisnya, apakah memang bentuknya seperti itu, atau apa, saya belum tau. Tapi memang sudah sempat dibahas di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ),” katanya.

Hal sama dengan drainase Jalan Kenyamukan, yang dikerjakan  baru sebatas di arah kenyamukannya, sementara kearah H Abdullah, belum. Apakah memang seperti itu atau apa, menurutnya,  tentu pemerintah hanya melihat progresnya. Terutama dalam pembayaran nanti.  Soal dia mau mulai dari arah mana, itu urusan mereka.

“Kalau soal mereka mulai kerja dari mana, itu urusanya.  Tentu, yang dibayar berapa persen mereka kerjakan. Kalau tidak kerja, tentu tidak dibayar. Kalau soal spesifikasinya, terutama dari besi-besinya, masih masuk, teknisnya di dinas terkait,” jelas Joni. (*/ADV)