SANGATTA. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Ketanganpertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kutim Hepnie Armansyah mengakui jika dari LKPJ pemerintah yang dibahas di DPRD Kutim diketahui ada beberapa dinas yang ternyata masih memiliki utang, meskipun anggaran cukup banyak, bahkan ada silpa.
Untuk itu, dalam pembahasan yang dilakukan di Pansus, DPRD meminta Dinas terkait yang masih banyak utang agar segera membayar utang-utang mereka pada pihak ke tiga.
“Masalah utang ini juga sempat kami bahas dalam pembahasan LKPJ. Karena itu kita minta agar semua SKPD membayar utang mereka,” katanya.
Diakui, dari pembahasan yang mereka lakukan diketahui bahkan masih ada utang tahun 2022 termasuk tahun 2023. Ini terjadi karena masalah adminitrasi.
Disebutkan, sebenarnya tidak akan ada kendala, sebab Kutim ini punya uang. Tinggal mungkin secara legalitasnya saja. Seperti harus ada Surat Keputusan (SK) Utang saja. Itu harus terbit terlebih dahulu, baru dilakukan.
“Mungkin juga memang harus berdasaarkan audit BPK. Selain itu, harus direkonsiliasi terlebih dahulu, utangnya apa saja, baru terbit SK,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan Kutim Mulyono, pada wartawan mengakui salah satu dinas yang memiliki banyak utang tahun 2023 adalah dinas yang diimpinya. Akibatnya, menyisahkan banyak Silpa tahun 2023.
“Tapi, kalau masalah utang ini, terjadi karena masalah adminitrasi sehingga tidak terbayarkan hingga akhir tahun. Ini terjadi karena kekurangan personil, sehingga adminitarsinya tidak selesai. Tapi kami sudah konsultasi dengan DPRD, itu akan dibayar di APBD Perubahan,” katanya. (j/ADV)
