SANGATTA. Meskipun anggaran Kutai Timur (Kutim) tahun lalu sangat besar, bahkan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan terutama di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dengan nilai serkitar Rp3 triliun lebih yang terbagi dalam puluhan ribu paket proyek, namun itu belum mampu menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut anggota DPRD Kutim Abdi Firdaus, dari reses yang dilakukan pada minggu ke III, April tahun 2024, diketahui masyarakat masih sangat membutuhkan infrastruktur. Terutama di kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Bengalon, yang kebetulan masuk dalam daerah pemilihannya.
“Saya kan reses di Teluk Pandan dan Bengalon. Saat kami reses kami menerima usulan masyarakat yang cukup banyak, terkait dengan infrastuktur. Ternyata di kedua kecamatan ini, infrastruktur masih sangat kurang. Makanya banyak sekali usulan masyarakat yang kami terima,” katanya.
Diakui, memang pembangunan tahun lalu, saat APBD Kutim mencapai sekitar Rp9 t, itu memang cukup banyak. Itu diakui, namun itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti jalan lingkungan, dan lain sebagainya.
“yang paling utama itu infrastrukur air bersih Teluk Pandan dan Bengalon,” katanya.
Menurutnya, ternyata di Teluk Pandan, dari enam desa, baru Desa Teluk Pandan yang mendapatkan pasokan air bersih. Sementara lima desa lainnya, belum. Karena itu, pihaknya menerima usulan dari masyarakat agar dibuatkan sumur bor, untuk mendapatkan air bersih.
Usulan sama juga diakui untuk Kecamatan Bengalon. Meskipun di kota kecamatan sudah ada jaringan air bersih, namun masih lebih banyak desa yang belum punya jaringan air bersih dari pada yang telah menerima. Karena itu mereka mengusulkan penambahan Instalasi pengolahan air (IPA) baru, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. (*/ADV)
