Realisasi Anggaran OPD Kutim Melonjak Drastis di Akhir Tahun 2023

Kaltim, Kutai Timur6576 Dilihat

Sangatta – Realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan fantastis dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, realisasi anggaran OPD meningkat pesat.

Berdasarkan data pada Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) 1 Tahun 2024 di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa (6/2/2024), realisasi anggaran pada tanggal 29 November 2023 masih berkisar di angka 41,61 persen. Namun, dalam 31 hari berikutnya, terjadi lonjakan drastis hingga mencapai 83,26 persen pada tanggal 31 Desember 2023.

Beberapa OPD menunjukkan lonjakan realisasi anggaran yang signifikan, seperti:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Dari pagu anggaran perubahan Rp 1.176.290.377.270 triliun, realisasi anggaran pada 29 November hanya 25,80 persen, kemudian naik menjadi 93,88 persen pada tanggal 31 Desember 2023. Sisa Penyerapan anggaran Per 31 Desember 2023 Rp 72.039.313.151 Miliar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dari Rp 1.770.158.542.992 triliun, realisasi anggaran pada 29 November 2023 berada di kisaran 40,50 persen, naik menjadi 79,04 persen pada tanggal 31 Desember 2023. Sisa Penyerapan anggaran Per 31 Desember 2023 Rp 371.109.363.711 Miliar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Dari pagu anggaran perubahan Rp 1.944.413.967.526 triliun, realisasi anggaran pada 29 November 2023 hanya 18,94 persen, kemudian naik menjadi 78,22 persen pada tanggal 31 Desember 2023. Sisa Penyerapan anggaran Per 31 Desember 2023 Rp 423.545.284.168 Miliar

Dinas Perhubungan: Dari pagu anggaran perubahan Rp 115.419.757.435 miliar, realisasi anggaran pada 29 November 2023 hanya 30,44 persen, kemudian naik menjadi 53,85 persen pada 31 Desember 2023. Sisa Penyerapan anggaran Per 31 Desember 2023 Rp 53.268.755.943 Miliar

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi mengungkapkan bahwa lonjakan realisasi anggaran dari 41,61 persen menjadi 83,26 persen, mengalami kenaikan sekitar 41 persen. Hal ini dicapai melalui upaya pemantauan dan pemanggilan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi anggaran.

“Kita kejar, kita panggil semuanya mulai dari PA-nya, PPTK-nya kita kumpulkan. Kalau bekerja sendiri-sendiri, mungkin tidak cukup waktu dan tenaga juga terbatas. Dan saya minta pada saat itu semua dikeroyok,” kata Rizali Hadi. (*)