TPP Pegawai di Kutim Terancam Ditunda, Jika Realisasi Anggaran 2024 Tak Capai Target

Kaltim, Kutai Timur3360 Dilihat

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan menunda pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai di setiap perangkat daerah, jika realisasi anggaran tahun 2024 ini tidak mencapai target.

Hal ini ditekankan dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) 1 Tahun 2024 yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Perangkat Daerah Dalam Hal Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi menegaskan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan APBD Tahun 2024, bukan untuk membebani SKPD.

“Penundaan TPP ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran,” tegas Sekkab.

Lebih lanjut, Rizali Hadi menjelaskan bahwa penundaan TPP ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran di tahun 2024.

“Penundaan TPP ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mendorong kinerja SKPD agar lebih fokus dan semangat dalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekkab Kutim Insan Bowo Asmoro menjelaskan bahwa penundaan TPP ini akan dilakukan berdasarkan kinerja setiap perangkat daerah.

“Pembayaran TPP akan dilakukan per triwulan, dan realisasi anggaran menjadi acuan utama dalam penentuan pembayarannya,” jelas Insan Bowo.

“Jika realisasi anggaran SKPD tidak mencapai target, maka TPP triwulan tersebut akan ditunda pembayarannya. Namun, jika di triwulan berikutnya realisasi anggaran sudah melampaui target, maka TPP yang tertunda akan dibayarkan,” imbuhnya.

Insan Bowo menegaskan bahwa penundaan TPP ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memotivasi SKPD agar lebih fokus dan semangat dalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan.

“Ini hanya ingin memotivasi saja bahwa pentingnya percepatan realisasi anggaran ini. Kalau memang ada langkah-langkah khusus yang bisa dilakukan oleh para perangkat daerah, lakukanlah,” tegasnya.

Insan Bowo berharap dengan adanya komitmen bersama ini, realisasi anggaran di tahun 2024 bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah.

“Artinya upaya-upayan inilah yang kita lakukan, semoga diakhir tahun 2024 mendatang target-target kita semuanya sesuai dengan apa yang kita laksanakan bisa tercapai,” harapnya. (*)