Kejati Kaltim Tahan 4 Tersangka Korupsi Perumahan KPN Kutim, Rugikan Negara Rp. 4,9 Miliar

Kaltim, Politik & Hukum10617 Dilihat

Sangatta – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan empat tersangka korupsi dalam pembangunan perumahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Sangatta. Keempat tersangka diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp4,9 miliar.

Keempat tersangka yang ditahan yakni S, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, MH, mantan Sekretaris BPKAD Kutim, D, Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) di BPKAD Kutim, S, Direktur CV Berkat Kaltim.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun.

“Penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan Kelas IIA Samarinda, mulai dari tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, SH.MH, dalam press release yang diterima oleh sejumlah awak media, Selasa (16/1/2024).

Menurut Toni, kasus ini bermula ketika terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh KPN Tuah Bumi Untung Benua kepada CV. Berkat Kaltim terkait pembangunan perumahan. Setelah melalui proses persidangan perdata, KPN diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada CV. Berkat Kaltim. Namun, CV. Berkat Kaltim secara sengaja melakukan penagihan kepada Pemkab Kutim dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya penganggaran dan pembayaran oleh BPKAD Kutim.

“Pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban dari Pemkab Kutim, melainkan kewajiban dari KPN. Hal ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.983.821.814,-,” ujar Toni.

Toni menambahkan, alasan penahanan terhadap para tersangka adalah diduga mereka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, perbuatan mereka merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. “Penyidik masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejati Kaltim,” tutup Toni. (*)