Wabup Berharap SILPA Kecil, Pejabat Bertandatangan Tidak Boleh DL

Kaltim, Kutai Timur838 Dilihat

SANGATTA.  Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang berharap meskipun tahun ini Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) besar yakni Rp 9,1 triliun, namun ia berharap agar Sisa lebih pembiayaan Anggaran (Silpa), tetap kecil.

Meskipun diakui, hingga  pertengahan Bulan November, serapan anggaran secara keseluruhan masih diangka 36 persen.

“Meskipun serapan anggaran kita baru 36 persen, namun dari Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) yang kita ikuti, semua OPD menyatakan komitmennya bisa merealisasikan anggaran hingga 95 persen. Dari semua OPD, hanya satu yang OPD yang menyatakan hanya 85 persen, sementara Dinas PU, tidak tuntas menyebut berapa persen,” kata Kasmidi Bulang kepada media ini.

Diakuinya, anggaran terbesar  memang di dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) yang mengelola Rp3 triliun. Sementara dinas lain hanya ratusan miliar. Namun semua OPD sepakat Desember, bisa merealisasikannya 95 persen.

Disebutkannya, memang anggaran besar itu masuknya di APBD Perubahan, sehingga kondisinya seperti sekarang ini. Meskipun demikian, pihaknya tetap optimis pada akhir tahun realisasinya tetap maksimal.

Agar Silpa bisa ditekan, Kasmidi mengatakan sejak sekarang ini tidak ada pimpinan OPD atau kepala dinas termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) atau PPTK dan semua pejabat yang bertandatangan terkait dengan pencairan anggaran untuk melakukan perjalanan dinas hingga  tanggal 15 Desember.  Sebab jangan sampai karena ada pejabat melakukan perjalanan dinas, sehinga tidak tanda tangan lalu kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak bisa ditagihkan.

“Jadi kita tidak ingin ada tagihan terbentur karena ada pejabat Bimtek, atau melakukan perjalanan dinas luar (DL), padahal kegiatan sudah dilaksanakn dengan susa paya,” Tuturnya (*/ADV)