SANGATTA. Pendapatan Daerah dari bagi hasil sawit, ternyata masih ‘minimalis’ dibanding dengan bagi hasil tambang. Padahal, awalnya diharapkan akan menambah pendapatan daerah sekitar Rp300 miliar, namun faktanya hanya Rp34 miliar lebih.
“Bagi hasil sawit, di APBD Perubahan tahun ini kita dapat Rp34 miliar . tahun depan, ada Rp36 miliar,” jelas Kepala Badan Pendapatan daerah Syahfur, pada wartawan.
Djelaskan Syahfur, kecilnya nilai bagi hasil sawit, didasarkan pada hasil produksi. “Pemerintah pusat yang hitung produksinya, mereka yang bagi hasilnya. Kita dapatnya segitu,” katanya.
Meskipun kecil, Kutim masih dapat paling besar di Kaltim, karena memiliki kebun terluas.
Terkait dengan produk turunan sawit nantinya, Syahfur mengatakan pasti dapat PAD juga, hanya saja, kebijakan terkait dengan Sawit, semua dari pemerintah pusat, sehingga mereka semua yang tentukan. “tapi kita pasti dapat,” katanya.
Seperti diketahui, Kutim kini memiliki kebun sawit sekitar 500.000 ribu hektare, dengan puluhan pabrik crude palm oil (CPO), yang dibangun oleh perusahan-perusahan perkebunan yang beroperasi di Kutim. H
anya saja, hingga kini belum ada yang mengolah COP jadi produk turunan, meskipun pemerintah telah menyiapkan kawasan industry maloy, yang konon difokuskan untuk tempat hilirisasi produk sawit.
Meskipun bagi daerah pendapatan dari sawit masih kecil, namun secara nasional pemerintah mengakui jika sawit kini menjadi tumpuan sumber pendapatan Negara. Karena itu pemerintah terus mendorong peningkatan produksi sawit, termasuk produk turunanya. (*/ADV)
