SANGATTA. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kutai Timur tahun 2023, yang mencapai Rp 9,1 triliun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kutai timur (Kutim), terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta dinas lainnya untuk menghabiskannya. Sebab akibat anggaran besar, sepertinya serapan anggaran terlihat lambat.
Meskipun sudah di penghujung tahun, namun dari Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) yang dilakukan Bagian Pembangunan beberapa hari lalu di Gedung Serba Guna (GSG), yang dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang serta Sekertaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi terungkap, ternyata secara keseluruhan, serapan anggaran baru sekitar 36 persen.
Namun jika ditilik satu persatu, bahkan ada OPD yang baru kisaran 16 persen realisasinya, meskipun juga ada SKPD kecil, yang telah terealisasi sekitar 80 persen.
Usai memimpin Radalok, Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan secara keseluruhan, rata-rata serapan anggaran baru sekitar 36 persen. Makanya, anggaran kita masih ada parkir di bank BPD sekitar Rp. 6 triliun.
“Anggaran kita tahun ini Rp 9,1 triliun. Serapan anggaran masih sekitar 36 persen. Makanya, masih ada dana kita parkir di bank BPD sekitar Rp6 triliun,” Ucapnya kepada media ini.
Meskipun tinggal sebulan waktu untuk menggenjot proyek agar bisa terealisasi semaksimal mungkin, Kasmidi mengatakan dari Radalok yang dilakukan dengan OPD, pada dasarnya semua OPD optimis bisa melakukan serapan anggaran yang maksimal. “Semua OPD manyatakan masih bisa maksimalkan serapan anggaran diatas 95 persen,” Terangnya (*/ADV)
