Sejumlah OPD di Kutim Diduga Realiasi Anggarannya Masih dibawah 50 persen

Kaltim, Kutai Timur479 Dilihat

SANGATTA. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali mengadakan rapat pengendalian operasional kegiatan (Radalok), yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG), kompleks perkatoran Bukit Pelangi, Senin (20/11/2023)

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang didampingi  Sekertaris Kabupaten Rizali Hadi, Plt BPKAD Kutim Hamdan dan Kabag Pembangunan Sekkab Kutim, Insan Bowo Asmoro.

Dalam rapat tersebut, Kasmidi Bulang memberikan kesempatan satu persatu Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan kemajuan kegiatan mereka,  termasuk kemajuan realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi.  

Selain itu, para OPD juga diminta untuk menjelaskan adanya kegiatan yang mungkin tidak akan terlaksana di masing-masing OPD, akibat kendala tertentu.

Dari puluhan dinas yang ada di Kutim, terdapat beberapa OPD yang diduga masih masuk zona merah progres realisasi anggarannya, yakni seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan.

Bahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang ada kegiatan yang diduga belum dilakukan lelang. Padahal, mereka mengelola anggaran senilai Rp1,94 triliun lebih. Dari jumlah itu, baru sekitar kurang lebih 15 persen realisasi anggaranya atau senilai kurang lebih Rp. 368 miliar lebih.

Selain itu, juga ada Dinas Perkebunan, yang tahun ini mendapat anggaran sekitar kurang lebih  Rp 52 miliar. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Sumarjana, sebagian anggaran itu berasal dari APBD perubahan. Anggaran tambahan itu sebagain besar merupakan aspirasi DPRD Kutim. Dimana peruntukannya itu untuk pembangunan jalan tani. “Karena perencanannya  jalan taninya belum ada, ortomatis tidak bisa dikerjakan tahun ini,” terangnya

Bahkan di APBD murni saja, diakui ada anggaran pengadaan bibit aren yang tidak bisa dikerjakan. Sebab bibitnya tidak ada. “karena itu, kami perkirakan tahun ini akan  ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) antara Rp15-18 miliar,” jelas Sumarjana.

“Kami perkirakan aka nada Sipla tahun ini antara Rp15-18 miliar,” Tuturnya (*)