KPK Ingatkan DPRD Kutim, Pokir Jangan Sampai Diluar Sistem

Sangatta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencagahan, wilayah kaltim mengadakan rapat koordinasi dengan DPRD Kutim dalam rangka pencegahan korusi. Rapat tertutup berlangsung di Ruang Panel Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi. Dalam rapat tersebut, selain anggota DPRD Kutim, juga dihadiri sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Usai Rapat, Kordinasi, Kordinator pencegahan korupsi wilayah kaltim Rusfian pada wartawan menjelaskan kehadirannya melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di DPRD Kutim karena ingin agar fungsi DPRD, seperti legislasi penganggaran dan pengawasan, berjalan dengan baik. Hanya saja, dia dalam hal ini, lebih fokus pada dua tugas DPRD yakni pengawasan dan anggaran.

“Saya fokus di Penganggaran dan pengawasan,” kata Rusfian kepada sejumlah awak media Rabu (15/11/2023)

Karena tidak bisa dipisahkan antara runpun Pemda sebagai eksekutif dengan DPRD sebagai legislative. Terkadang Pemda terkadang DPRD ini selingkuh, diam-diam saja. Tidak ada dinamika. Padahal, perlu ada dinamika, dalam konteks pelaksanaan tugas.

“Saya jelaskan, bagaimana korupsi pada perencanaan penganggaran itu terjadi. Saya tidak katakan ini terjadi di Kutim, meskipun ada indikasi-indikasi. Maka dari itu, saya sebagai pelaksana fungsi pencegahan, hanya mengingatkan bagaimana perencanaan APBD tanpa korupsi. Intinya APBD itu dari rakyat, semaksimal itu untuk rakyak, terutama di Dapil mereka,” katanya.

Diakui, memang ada miss dalam perencanaan anggaran APBD. Seperti kriteria mendesak seperti apa. karena itu banyak bertanya. Tapi yang penting, tidak ada korupsi dalam setiap tahap perencanaan. Jangan sampai terjadi seperti di Jawa Timur, terkait dengan hibah DPRD.

Terkait indikasi korupsi, dijelaskan, dari data yang dia pelajadi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) yang telah di upload Pemkab Kutim, tadi ada reveu APBD Pemkab. “Dari situ saya buka, saya jelaskan mana yang perlu di perkuat. Ternyata  di MCP itu saya lihat belum ada diupload  analissis standar biaya, serta standar harga satuan.  Karena itu kami minta agar dicantumkan. Dengan mencantumkan itu, bisa mencegah penggelembungan harga (markup) . Namun, kini persoalannya mungkin datanya belum diupload.,” katanya.

Selain masalah itu, dia berpesan terkait dengan Pokir DPRD Kutim. Pokir-pokir itu harus terdokumentasi dalam aplikasi. Jangan sampai ada diluar system. “kalau ada diluar system, tanggung sendiri konsekuensinya. Tapi kalau kami lihat, semua Pokir di DPRD Kutim, masuk semua dalam system,” Tuturnya (jn/Tk)