Teraskaltim.id, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengakui, data perencanaan, yang sebelumnya tidak bisa dia jawab, itu kini sudah terjawab. Sebab data yang dipaparkan KPK sebelumnya itu data September, sedangkan data terakhir itu sudah mencapai 31,3.
“Memang masih kurang, tapi pada dasarnya ini akan terus bergerak. Sebab masih banyak data belum terkirim ke system. Hasil akhirnya nanti di Januari. Masih ada kesempatan,” kata Joni kepada sejumlah awak media Rabu (15/11/2023)
Menanggapi sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di kantor DPRD, Joni mengatakan itu hal yang bagus. “yang banyak disinggung adalah perencanaan, terutama pokir DPRD, tapi bagi kami dari data yang ada, sudah terinput 100 persen. Jadi ndak masalah. Sementara masalah perencanaan, semua dilakukan berdasarkan tahapan dan jadwal,” ucapnya
Terkait dengan kemungkinan DPRD dengan pemerintah ‘selingku’ dengan pemerintah dalam proses penganggaran, sehingga tidak ada dinamika, termasuk pengawasan, Joni mengatakan di Kutim selalu proporsional.
“kalau memang ada masalah, kita tanyakan ke pemerintah. Misalnya, masalah pencairan anggaran, yang lambat beberapa bulan lalu. Itu kita tanyakan. Itu dinamika juga,” Terangnya
Sebelumnya, Joni mengakui jika masalah penggaran, jika memang nilainya kurang bagus, juga tidak lepas dari peran DPRD Kutim. Hanya saja, dirinya harus mempertanyakan salahnya dimana.
“Urusan perencanaan anggaran, DPRD juga juga ikut. Makanya kita akan tanyakan apa yang salah dalam perencanaan yang dilakukan selama ini, karena nilainya hanya 6,3,” kata Joni, usai mengikuti sosialisasi dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Gedung Serba Guna (GSG), kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Kutim. (*/ADV)
