DPRD Siap Tanyakan Perencanaan Dan Penganggaran yang Buruk di APBD Kutim 

Teraskaltim.id, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni mengakui, akan mempertanyakan dimana permasalahan yang terjadi dalam perencanaan anggaran pemkab Kutim sehingga mendapat penilaian paling buruk di Kaltim.

“Kebetulan besok sosialisasi pencegahan akan dilakukan di Kantor DPRD. Tentu, dalam urusan perencanaan anggaran, DPRD juga juga ikut. Makanya kita akan tanyakan apa yang salah dalam perencanaan dan penganggaran APBD yang dilakukan selama ini, karena nilainya hanya 6,3,” kata Joni, usai mengikuti sosialisasi dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Gedung Serba Guna (GSG), kompleks perkantoran Bukit Pelangi, Kutim. Selasa (14/11/2023)

“Jadi sekali lagi, kebetulan sosialisasi itu akan dilakukan di Kantor kita besok, (hari ini, Red). Makanya itu pasti kita tanyakan nanti,” katanya.

Sosialisasi yang dilakukan KPK sendiri, diakui Joni sebagai langka yang bagus. “Ini namanya sosialisasi pencegahan. Jadi  bagus, sebelum terjadi korupsi dilakukan pencegahan,” kata Joni, menanggapi sosialisasi  tersebut.

Seperti diketahui, dalam sosialisasi tersebut, Rusdian, sebagai kordinator pencegahan korupsi wilaya Kaltim dari KPK, dalam data yang dipaparkan, nilai perencanaan anggaran dari berbagai daerah kabupaten kota di Kaltim. Dimana, nilai perencanaan Kutim menjadi paling kecil, hanya 6,3 persen . Sementara kabupaten kota lain, sudah ada yang diatas 50 persen

Terkait data tersebut, Rusdian pada wartawan mengatakan, data itu masih data September lalu, sehingga tidak relevan untuk bulan ini, karena sudah pasti ada perubahan.

Namun, dalam hal perencanaan anggaran di Pemkab, Rusdian mengatakan KPK telah meminta semua Pemda membangun sistem  berupa E Planning dan E Budgeting. Supaya tidak terjadi bancakan anggaran.”Itu sudah terbangun system itu. Hanya saja system kan perlu dimonitor. Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) di delapan area rawan korupsi, seperti BPKAD dan bapenda. Dari monitoring itu, muncul angka-angka, yang lahir dari upload data. Jadi apa yang diupload, menjadi bukti apa yang telah dilakukan daerah seperti di perizinan. Seperti di Manajeman ASN, sampai dimana pemerintah daerah melakukan merit system. Dipengadaan barang dan jasa juga begitu. “jadi banyak indicator yang harus dipenuhi, dengan cara mengupload dokumen. Dari dokumen itu, kami juga baca, untuk melihat dimana titik rawan. Untuk itu, kami pastikan lewas ispektorat, untuk memastikan apakah itu sudah dilaksakana atau tidak, sesuai saran KPK,” Pungkasnya