Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Nota penjelasan kepala Daerah mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair dalam rapat paripurna DPRD Kutim, pada Jumat (10/11/2023). Dalam tanggapannya, Zubair menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kutim, terhadap RAPBD 2024.
“Pemerintah berkomitmen akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat,” kata Zubair.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hingga selesai.
“Secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, sangat subtantif bagi pembangunan di tahun 2024 mendatang,” tuturnya.
Zubair kemudian menjabarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum masing-masing fraksi.
Fraksi Nasdem: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata.
Fraksi PPP: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pemerataan alokasi anggaran antar SKPD. Alokasi anggaran antar SKPD harus merata agar tidak ada yang merasa dianaktirikan, sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk perbaikan sumberdaya manusia (SDM). Pembaikan SDM dilakukan melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan. Pemerintah juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
Fraksi Demokrat: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk orientasi anggaran pada hasil atau output. Paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output.
Fraksi Golongan Karya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sangat penting untuk memperlancar distribusi ekonomi daerah dan memaksimalkan pendapatan daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah, dan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.
Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, termasuk infrastruktur. Pemerintah akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih.
Zubair menutup tanggapannya dengan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum yang konstruktif. Ia berharap agar pandangan umum tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam penyusunan APBD 2024. (*/ADV)
