Rantau Pulung – Kutai Timur (Kutim) memiliki potensi besar untuk mengembangkan peternakan sapi. Hal ini didukung oleh besarnya konsumsi daging sapi di daerah tersebut, yang mencapai 4.503,35 ton pada tahun 2020. Namun, populasi sapi di Kutim masih di bawah kebutuhan konsumsi, sehingga masih memerlukan pasokan dari luar daerah.
Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kutim, pemerintah daerah menargetkan untuk menyiapkan 5.000 ekor sapi setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman saat melakukan panen Pedet (Anakan sapi) di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung pada Kamis (9/11/2023).
“Kita harus mampu menciptakan ketahanan pangan memproduksi daging dan terutama pemenuhan protein hewani tanpa biaya tinggi. Cara murah dan mudah dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri dengan lebih memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat melalui kelompok peternak,” Kata Ardiannsyah Sulaiman
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim akan mengembangkan peternak mandiri. Pola kerja sama dengan perkebunan sawit yang banyak tersebar di Kutim akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak.
Kepala DTPHP Kutim Diah Ratnaningrum mengatakan, peningkatan produktivitas ternak akan dilakukan dengan memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan secara umum. “Hal ini meliputi peningkatan kualitas pakan, bibit, kesehatan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif dan pascapanen. Pengolahan produk asal hewan serta manajemen usaha juga akan menjadi perhatian,” Ucapnya
Selain itu, Diah juga mendorong pola pemeliharaan sapi dari perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni. “Hal ini dilakukan untuk memenuhi skala ekonomi, pengembangan kawasan peternakan dan pendampingan petugas,” Imbuhnya
Karena itu, Pemerintah Kutim optimistis bahwa upaya pengembangan peternakan sapi tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di daerah tersebut. “Hal ini didukung oleh potensi yang besar yang dimiliki Kutim, serta komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya.” Tutupnya (*/ADV)
