Fraksi Nasdem Minta Kegiatan Pembangunan Didasarkan pada RPIMD dan RKPD
Teraskaltim,id. Sangatta – Fraksi Partai Nasdem menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan Pemerintah untuk tahun anggaran 2024, ke DPRD Kutim. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Nasdem melalui jurubicaranya Kajan Lahang mengatakan, Rancangan APBD Kutim 2024 , merupakan satu rangkaian atau tahapan dalam penetapan APBD, maka sudah seharusnya Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah anggara 2024 disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Anggaran 2024 merupakan salah satu kebijakan dibidang keuangan yang dibuat dan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karenanya sudah sepatutnya agar kegiatan pembangunan daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024,” katanya
RAPBD sebagai perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan untuk menekan pengangguran pada masyarakat lokal, ataupun memberdayakan apa yang dimiliki untuk mendorong percepatan pembangunan. Bahwa selain itu keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan.
Disebutkan, investasi di Kutim didominasi oleh Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang. Sedangkan di Kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan. Di sisi lain, persoalan dasar layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian.
“Bahwa angka lama pendidikan penduduk makin meningkat merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Beberapa kritik mengenai sektor pendidikan yang muncul adalah kualitas layanan pendidikan, minimnya pendidikan lanjut, atau tingkat sarjana bagi pemuda pedesaan dan aksesbilitas untuk meningkatkan pendidikan skill atau kejuruan, yang penting untuk diperhatikan,” Ucapnya (*/ADV)
