TERASKALTIM.ID, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan dokumen perencanaan tenaga kerja makro 2021-2026. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan.
Dokumen perencanaan tenaga kerja makro ini akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dan pasar kerja.
Pada Rabu (8/11/2023), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim menggelar sosialisasi dan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah mengatakan, dokumen perencanaan tenaga kerja makro memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan ketenagakerjaan di Kutim. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah pertumbuhan baru usia kerja.
“Dari data tersebut, kita bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan peluang pekerjaan bagi mereka, terutama bagi anak-anak yang baru lulus SMA maupun kuliah,” kata Ardiansyah.
Di sisi lain, Bupati Ardiansyah juga mengaku bersyukur dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ASN tersebut menyebutkan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Mudah-mudahan jangan ada PHK. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan peluang untuk masuk melalui jalur PPPK, dan kita (Kutim) juga mendapatkan porsi yang cukup besar, kita patut bersyukur,” ucap Ardiansyah.
Pemkab Kutim berharap dokumen perencanaan tenaga kerja makro ini dapat menjadi acuan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah tersebut. Dengan demikian, Kutim dapat menjadi daerah yang unggul dalam bidang ketenagakerjaan. (*/ADV)
