SANGATTA. Fraksi DPRD Kutai Timur (Kutim) dalam rapat paripurna Kamis ( 9/11) yang berlangsung di runag siding utama kantor DPRD Kutim menyampaikan padangan mereka terhadap Raperda APBD tahun 2024. Salah satu fraksi yang menyapaikan pandangan mereka dalam sidanng dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua Asti Mazar serta dihadiri Asisten Ekomomi Pembangunan Zubaik menyatakan apreasisi mereka terhadap raperda APBD Kutitahun 20204 yang disampaikan pemerintah ke DPRD Kutim .
Dalam pandangan yang dibacakan Adi Sutianto, Golkar mengatakan Rancangan Perda Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 311 (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama .
Dimana Pengajuan Raperda APBD TA 2024 di dahului tahapan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Disebutkan, pada Nota penjelasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 sudah tergambar jumlah proyeksi Anggran Pendapatan dan Belanja dengan nilai Rp 9.148. Triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp754,108 miliar, Transfer pusat sebesar 8,394 Triliun serta lain-lain pendapatan yang sah, masih diproyeksi 0,-Rupiah
Sementara belanja daerah sebesar Rp9,123 triliun lebih, dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp5,060 triliun, belanja modal sebesar Rp3,118 triliun, serta belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar, belanja transfer sebesar Rp924,654 miliar, sementara pembiayaan Daerah tidak ada. Sedangkan pembiayaan Daerah di Proyeksikan sebesar Rp25 miliar. .
“Artinya Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2024 meningkat signifikan dari proyeksi Rp8,561 triliun menjadi Rp9,148 triliun. Sementara Belanja daerah di rencanakan juga naik jadi Rp9,125 triliun,” jelas Adi.
Menurut Golkar, APBD tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas . Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Stuktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian,” katanya (*/ADV)
