TERASKALTIM.ID, SANGATTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengakui jika saat pengesahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bulan lalu, serapan APBD murni masih sangat rendah.
Karena itu, dia kini sedang menunggu laporan pekembangan realisasi APBD murni. Diharapkan, dalam bulan Novenber ini, bisa naik dengan maksimal.
“Saat pengesahan APBD perubahan itu serapan anggaran APBD murni masih rendah. Kita berharap di bulan November ini bisa naik, bisa maksimal,” harapnya.
Sementara untuk APBD perubahan sendiri, diakui, masih dalam proses pendataan oleh SKPD. “Program APBD perubahan ini masih dalam proses. SKPD masih turun lapangan melakukan cek lapangan, dimana lokasi program tersebut, khususnya program fisik. Kita juga berharap, realisasinya nanti maksimal,” katanya.
Meskipun berharap serapannya maksimal, namun pasti akan ada Silpa. Terutama di Perkim, karena di situ ada 30 persen PL, yang akan dikonsolidasikan untuk di lelang. Namun setelah itu, berubah lagi, entah sekarang polanya seperti apa.
“kan yang 30 persen proyek PL ini kan mau dikonsolidsikan, menjadi proyek lelang. Misalnya, ada yang paket nilai Rp200 juta, digabung dengan proyek berdekatan sehingga menjadi Rp300 atau lebih, setelah itu dilelang. Tapi mungkin itu berubah lagi, kita tidak tau sekarang kondisnya seperti apa, jadi ini memang lambat,” katanya.
Seperti diketahui, sebelum pembahasan APBD perubahan, DPRD Kutim sempat menyoroti realisasi anggaran belanja APBD perubahan yang masih sangat rendah. Sehingga ada diantara mereka yang mempertanyakan ‘ apa yang mau dibahas di APBD perubahan, jika realisasi APBD murni saja, masih sangat kecil? “ Tanya mereka (*/ADV)
