TERASKALTIM.ID, SANGATTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dr Novel Tyty Paimbonan mengakui hak-hak anak masih sering terabaikan. Termasuk masa sekolah, namun sibuk mencari nafka, karena masalah ekonomi.
“Contoh, masanya sekolah, namun malahan dia tidak sekolah, dia di luar sibuk kumpukan uang di jalanan seribu atau duaribu rupiah. Padahal, itu bukan tangungjawab dia, tapi itu tanggungjawab orangtuanya. Contoh, bagaimana sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan korbannya anak. Contoh bagaimana anak hami di usia dini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh diam dengan masalah ini,” kata Novel usai mengadakan sosialisasi Perda Perlindungan Anak di balai pertemuan Umum (BPU) sangatta Selatan, pada wartawan .
Namun dengan adanya Perda perlindungan anak, Novel mengatakan pemerintah sekarang harus menyiapkan berbagai fasilitas yang merupakan kebutuhan anak, mulai dari sekolah, bimbingan social hingga rumah sakit, ketika anak belum berani mengungkapkan tuntutan hak mereka.
Meskipun data terkait dengan masalah anak tidak dibeberkan dalam sosialisasi Perda kali ini, namun Novel yakin data itu sebenarnya ada di dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena itu, dia berharap suatu saat dinas bersangkutan berani mengespos data tersebut, berapa kejadian dalam tiap bulan. Termasuk data kekerasan terhadap anak, data anak hamil diluar nikah data anak putus sekolah.
“Untuk penangananan masalah ini tentu akan melibatkan dinas terkait seperti dinas social termasuk dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas terkait lainnya. Makanya itu, kita perlu tau data tersebut,” Terangnya (*/ADV)
