DPRD Minta Pembangunan Infrastruktur di 18 Kecamatan Lebih Diperhatikan

Parlementaria504 Dilihat

Sangatta – Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2023 mendatang diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga Rp 5 tiliun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim berharap anggaran tersebut bisa lebih di Prioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur di 18 Kecamatan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni saat ditemui di Ruang Kerjanya beberapa waktu yang lalu.

Menurut joni, jika APBD Kutim betul-betul mengalami peningkatan, pihaknya berharap agar pembangunan infrastruktur di 18 Kecamatan betul-betul bisa di prioritaskan. Apalagi kondisi infarstruktur kita saat ini masih banyak yang perlu ditingkatkan.

“Beberapa teman-teman di DPRD menyampaikan ke kita, jika rata-rata infrastruktur di Daerah Pemilihan mereka masih banyak yang rusak parah dan membutuhkan perhatian dari Pemerintah,” Kata Joni saat ditemui di Ruang Kerjanya beberapa waktu yang lalu

Karena itu, pihaknya berharap dengan adanya peningkatan penambahan anggaran yang ditahun 2023 mendatang, APBD Kutim bisa lebih di fokuskan untuk pembangunan Infrastruktur di 18 Kecamatan yang betul-betul dianggap prioritas.

“kalau bisa betul-betul menjadi prioritas, diatasnya prioritas diatasnya prioritas lagi. Artinya sangat urgen sekalikan,” terangnya

Apalagi menurut Joni saat ini kita berada di musim hujan, yang tidak menutup kemungkinan akan bisa menambah kerusakan jalan. Karena itu, sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, agar bisa segera di tingkatkan.

“Seperti jika kondisi jalan masih tanah, perlu ditingkatkan lagi ke pengerasan jalan, yang belum di semenisasi segera disemenisasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” Tuturnya

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan APBD Kutim 2023 jika mengalami peningkatan betul-betul di fokuskan ke pembangunan Infrastruktur yang betul-betul prioritas dan sangat di butuhkan masyarakat.

“Artinya infrastruktur yang betul-betul di usulkan dan sangat dibutuhkan masyarakat, bukan yang di programkan OPD sendiri,” Ungkapnya (ADV/TK)