SANGATTA. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis. Dengan menempatkan publik sebagai pusat dari penyelenggaraan layanan, aspirasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik.
Karena itu, menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Jimmi menilai jika aspirasi warga, yang disampaikan melalui DPRD, merupakan potret keadaan nyata dilapangan.
“Aspirasi ini merupakan potret kenyataan dilapangan,” Kata Jimmi saat ditemui beberapa waktu yang lalu
Karena itu, hendaknya menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten Kutai Timur dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan aspirasi atau usulan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat ini kondisi riil. Karena itu seharunya bisa dijadikan prioritas pembangunan. karena aspirasi yang disampaikan benar-benar yang dibutuhkan oleh meraka,” jelas Jimmi saat ditemui sejumlah awak media di Gedung DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan, seperti saat bertemu dengan konstituennya, dirinya banyak mencatat aspirasi masyarakat. Diantaranya permasalahan infrastruktur jalan dan drainase. Ada pula dari sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, aspirasi ini hampir sama dengan yang dialami semua daerah.
“Untuk mencapai tujuan pembangunan tentu harus ada kerjasama maupun sinergi antara eksekutif maupun legislatif. Jadi, harapan kita aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa menjadi acuan dan kemudian bisa direalisasi,” harap Jimmi. (ADV/TK)
