SANGATTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengakui jika masih banyak fasilitas pendidikan yang perlu dilakukan pembenahan, baik gedung sekolah maupun alat penunjang lainnya seperti laboratorium. Meskipun ada sekolah yang memang sudah sangat bagus, namun masih ada sekolah yang kondisinya masih rusak, kurang layak. Karena itu, perlu anggaran besar, agar pendidikan ini bisa lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan langsung Basti Sanggalangi kepada media ini saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (15/11/2022)
“Kalau bicara masalah pendidikan, memang masih banyak fasilitas seperti gedung-geduang sekolah yang dalam kondisi rusak. Maknya kita minta pemerintah agar dilakukan perbaikan, atau pembangunan. Ini perlu dilakukan, untuk bagaimana dunia pendidikan di Kutim ini ditingkatkan. Jangan sampai sarana tempat belajar, tidak baik, sarana penunjang tidak baik, mengakibatkan kualitas pendidikian tidak maksimal. Jadi pemerintah perlu memperhatikan masalah ini,” katanya.
Diakuinya, sekolah-sekolah yang banyak rusak , yang perlu dilakukan pembanahan, terutama yang ada di Kecamatan. Baik gedung, maupun fasilitas penunjang belajar lainnya, perlu perbaikan. Ini hanya bisa dilakukan dengan anggaran besar.
Hanya saja, faktanya, tahun 2021 lalu, di Dinas Pendidikan, banyak sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Padahal, jumlah anggaran yang mereka kelola sebenarnya belum mencapai 20 persen, sesuai dengan UU Disdik. “Apalagi kalau dikasi anggaran lebih besar lagi, jangan jangan silpanya lebih banyak lagi. Ini yang kita tidak inginkan,”Ucapnya
Untuk itu, ke depan, Disdik harus membuat program yang matang, untuk memastikan anggaran yang dialkokasikan bisa terserap dengan baik. Karena kalau banyak Silpa, itu artinya mereka tidak bisa kerja maksimal. “Kalau banyak silpa, tentu kita akan evaluasi anggaran yang diberikan pada Disdik, berapa yang mereka bisa belanjakan,” katanya.
“kan tidak bagus juga kalau diberikan ternyata tidak bisa diserap dengan maksimal. lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk kegiatan lain, di dinas lain yang membutuhkan dari pada ditempatkan di Disdik, namun hanya jadi Silpa,” Tutupnya (ADV/j/TK)
