SANGATTA. Rapat kerja organisasi perangkat daerah (OPD), kembali dilaksanakan di Ruang Meranti, Kantor Setkab Kutim Senin (14/11), dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Poniso Suryo Renggono. Dalam rapat tersebut,masing-masing OPD, melaporkan realisasi proyek fisik dan anggaran di masing-masing OPD. Hasilnya, realisasi fisik cukup tinggi antara 70-80 persen, bahkan ada yang sudah 90 persen. Namun realisasi anggaran, masih kurang masih pada kisaran 66 -70 persen.
Karena tingginya persentasi realisasi kegiatan mereka, sehingga pada umumnya mereka semua yakin akan merealisasikan proyek mereka dengan maksimal, kecuali beberapa OPD, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Dimana, mereka hanya yakin bisa merealisasikan proyek mereka hingga 80 persen, hingga akhir tahun. Sementara Dinas Pekerjaan Umum, meskipun yakin masih sanggup menyerap anggaran secara maksimal, namun sudah memastikan tidak akan melanjutkan proses lelang, apalagi pekerjaan terhadap pekerjan tahun jamak, yang dianggarkan sekitar Rp90 miliar.
Meskipun OPD menyatakan kesiapan menyerap anggaran semaksimal mungkin, namun Poniso meminta agar OPD dalam melaksanakan proyek tetap hati-hati. “Kejar maksimal untuk merealisasikan proyek, itu bagus, tapi jangan sampai mengabaikan aturan. Tetap hindari resiko,” katanya.
Usai memimpin rapat, Poniso pada wartawan mengakui, jika dari paparan OPD, ada perbedaan realisasi proyek fisik dan dan realisasi anggaran. Namun itu biasa saja, karena memang fisik dulu dikerjakan, setelah itu baru dilakukan penagihan. Meskipun ada beberapa OPD yang sudah bagus seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan RSUD, diatas 80 persen.
“Yang penting sekarang ini, semua OPD berupaya untuk menyelesaikan program 100 persen,” Ucapnya
Terkait jika memang ada program tidak terealisasi, poniso menyatakan tidak masalah, karena anggaranya akan jadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Hanya saja, jika Silpanya besar, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, karena memang sumber daya manusiannya yang tidak mampu atau faktor teknis. Untuk itu mereka harus membuat laporan, koronologi, termasuk alasan mengapa itu tidak terealisasi.
“Nanti, itu akan jadi bahan evaluasi, untuk persebaran anggaran. Yang memang mampu menyelesaikan proram tentu dipertimbangkan untuk diberikan anggaran yang maksimal,” Imbuhnya. (ADV/TK)
