Yan Dukung Rembuk Budaya Kutim untuk Memetik Manfaat Bagi Daerah

Sangatta – Puluhan peserta yang mewakili tokoh adat, dan pemuda lintas lembaga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadiri kegiatan Rembuk Budaya 2022 di Cafe Teras Belad, Jalan Abdul Muis, Kecamatan Sangatta Selatan, pada Rabu (9/11/2022), pukul 09.00 WITA.

Kegiatan kali kedua tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Kutim dari Partai Gerindra, Yan Apuy. Katanya, Rembuk Budaya 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Disbud) mesti dijadikan kesempatan buat mematangkan kesiapan menyambut event internasional yakni Sail Sangkulirang, yang direncanakan bakal dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

“Mudahan dengan acara ini (Rembuk Budaya) mulai langkah awal yang pasti, dan baik bagi kita untuk mengembangkan budaya yang ada di Kutai Timur,” kata Yan kepada para awak media.

Sehubungan dengan kegiatan itu, Yan menganggap Kutim sudah mempunyai keberagaman budaya sekaligus menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki.

“Kutai Timur ini multi budaya, yang ada kombinasi dari seluruh budaya-budaya Indonesia ada di Kutai Timur ini,” bebernya.

Lebih jauh diungkapkannya, kegiatan Rembuk Budaya semestinya dijadikan jalan untuk memetik banyak manfaat kebaikan dalam membangun identitas lokal di tengah keberagaman budaya.

“DPRD mendukung penuh kegiatan-kegiatan menunjang yang menarik wisatawan, yang bisa juga menarik PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) kita, dan itu perlu kita kembangkan,” pungkasnya.

Selain itu, sambungnya, Disbud mesti dilakukan pengoptimalan mengingat banyaknya potensi di Kutim, yang belum diidentifikasi. Seperti kesenian, kebudayaan di kawasan pesisir, atau perdesaan.

“Dengan anggaran yang saya lihat cukup besar tahun 2023 ini bisa terus kita kembangkan, dan kenalkan di Indonesia bahkan masyarakat internasional,” jelasnya.

Disinggung mengenai dukungan legislasi dari DPRD Kutim terhadap perkembangan kebudayaan, pihaknya mengungkapkan bahwa usulan peraturan daerah tentang Masyarakat Hukum Adat sudah berada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Perda MHA itu sudah masuk di Bapemperda terkait hukum adat cuma ini kan perlu kesepakatan bersama,” tandasnya. (ADV/j/TK)