Sangatta – Akhir bulan Oktober yang lalu rombongan Komisi C DPRD bersama Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur (Dishub Kutim) mengunjungi DPR RI Komisi V di Senayan, Jakarta Pusat.
Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pembangunan Pelabuhan Kudungga di kawasan Kenyamukan, Sangatta, dapat direalisasikan menggunakan anggaran APBN, APBD dan pihak swasta.
“Daerah kita (akhirnya) jadi terbuka bukan lagi daerah terisolir, karena banyak yang dibicarakan di DPR RI termasuk bandara,” kata Jimmi pada Senin, (7/11/2022), siang.
Dijelaskan Jimmi, ketika sebuah daerah jalan masuknya menjadi terbuka maka hal itu merupakan sinyal bahwa bukan lagi suatu wilayah menjadi terisolasi. Karena sebelum pelabuhan dioperasikan terjadi perbedaan harga bahan pokok, dan bangunan.
“Indeks kemahalan harga konstruksi kan mungkin kita di atas 17 persen dengan provinsi,” bebernya.
Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan informasi yang didapatkannya apabila pembangunan PT KPC bisa segera direalisasikan di Pelabuhan Kudungga maka perusahaan, yang bergerak di bidang logistik seperti PT Pelabuhan Indonesia sudah bisa beroperasi di sana.
Oleh sebab itu, melalui pertemuan bersama Dishub Kutim pada Senin (7/11/2022) di Ruang Hearing Kantor DPRD, telah dijelaskan mengenai biaya pembangunan Pelabuhan Kudungga mencapai Rp170 miliar, yang terdiri dari anggaran PT KPC Rp30 miliar kemudian APBD Kutim Rp70 miliar, serta APBN Rp70 miliar.
Pihaknya berharap dengan adanya pelabuhan nanti bisa menghubungkan Kutai Timur, dengan pulau Sulawesi. Agar dapat melakukan percepatan pembangunan daerah, dari berbagai aspek.
“Kemudian kita harapkan juga kalau bisa terdekat wilayah kita dengan Palu, kan, kalau akses kita dengan feri itu bisa sampai delapan jam menyeberang ke Palu. Kita inginnya itu, ada hubungan ekonomi antara daerah kita,” harap Jimmi. (ADV/j/TK)
